Fikri Faqih DPR Sentil Tentang Akuntabilitas PON XX

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyoroti persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang dinilai masih lemah secara akuntabilitas.   

“Secara regular saja, diibaratkan tidak ada halangan seperti wabah Covid-19 seperti sekarang, akuntabilitas PON masih minim sekali,” kata Fikri usai rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara virtual, Kamis (23/4).

Di tengah usulan pengunduran pelaksanan PON XX Papua karena wabah Covid-19 di Indonesia, DPR RI mendapat laporan terkait lemahnya perencanaan anggaran PON XX yang mendukung akuntabilitas PON XX.  

“Melibatkan dana APBN dan APBD triliunan, kita minta prosesnya bisa dipertanggungjawabkan,” kata FIkri yang diamanahi sebagai Ketua Panitia Kerja PON XX Papua Komisi X DPR ini.

Fikri menyatakan, pelaksanaan pesta olahraga terbesar di tanah air itu menelan biaya negara hingga Rp. 10 triliun.  Terdiri atas APBN, Rp. 1,3 T untuk pembangunan infrastruktur dan Rp. 2,84 T untuk penyelenggaraan PON. Sedangkan APBD Provinsi Papua mengangarkan Rp. 3,86 T untuk infrastruktur, dan Rp. 2 T untuk penyelenggaraan.

Laporan dari BPKP yang disampaikan oleh Ketua BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan setidaknya ada sembilan poin kelemahan dalam penyusunan rencana anggaran PON XX, antara lain: Pertama, Surat asersi atas RAB penyelenggaraan PON XX Papua belum disampaikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Kedua, Master Plan penyelenggaraan PON XX belum dimutakhirkan menjadi 37 cabor. Ketiga, usulan Penggunaan dana dari Urusan Bersama Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan.

Keempat, infrastruktur Otsus belum sesuai ketentuan perundangan. Kelima, Struktur organisasi, ruang lingkup dan uraian tugas belum ditetapkan. Keenam, Anggaran belum mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran yang baik dan sesuai ketentuan.