Fokus ke Sinabung, Lupakan Dulu Politik
jpnn.com - JAKARTA - Situasi di Tanah Karo, Sumut, beberapa hari belakangan terus memanas. Bukan hanya panas karena hawa yang dikeluarkan Gunung Sinabung, situasi politik di Karo juga dipanaskan upaya pelengseran Bupati Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.
Menyikapi hal tersebut, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap, seluruh elemen masyarakat di Karo, termasuk DPRD, untuk saat ini agar lebih memfokuskan perhatian dan energi ke persoalan penanganan pengungsi korban meletusnya Sinabung.
"Ada baiknya, semua pihak konsentrasi dulu ke persoalan Sinabung karena ini darurat. Kompak dulu lah. Kalau ada persoalan yang lain, itu diproses nanti lah," ujar Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakhkrullah, kepada JPNN ini di Jakarta, kemarin (10/12).
Seperti diberitakan, DPRD Tanah Karo telah menggelar rapat penggunaan hak interpelasi pada Jumat pekan lalu, yang arahnya melengserkan bupati setempat. Ribuan massa juga sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa mendesak agar DPRD segera melengserkan bupati.
Alasan upaya pelengseran, kebijakan bupati selama ini sebagian besar dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Masalah lain, disebut ada dugaan persoalan moral, yakni bupati diduga punya hubungan khusus dengan warga, bernama MG alias ML.
Zudan Arief menjelaskan, pemberhentian kepala daerah harus punya landasan hukum, yakni jika yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. "Kalau sudah terdakwa dinonaktifkan, kalau sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, ya diberhentikan secara permanen," terangnya.
Sementara, lanjut birokrat bergelar profesor itu, jika sumber persoalan di Tanah Karo adalah ketidakmampuan bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, maka harus dibahas bersama dengan dewan.
"Bupati itu kan punya perangkat, misal kadis-kadis. Dewan kan punya fungsi pengawasan. Nah, yang mana aspek pemerintahan yang buruk, ya gantilah kadisnya. Dalam situasi seperti ini (bencana Sinabung, red) jangan lah ribut-ribut dulu. Nanti malah tak tertangani masalah bencana ini," saran Zudan. (sam/jpnn)