FPKS Pertanyakan Anggaran Kartu Sakti Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Aboebakar Alhabsy mempertanyakan, dari mana anggaran program tiga kartu sakti yang diluncurkan kemarin, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).

Dia mengatakan, ini semua tentunya menggunakan uang negara sehingga tata cara penggunaannya ada aturan main. "Saya merasa heran, dari mana pos anggarannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR?" kata Aboebakar, Selasa (4/11).

Menurutnya, semua anggaran yang digunakan dari APBN harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR.  "Apalagi program ini disebut untuk  1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, ini kan bukan angka yang main-main," katanya.

Aboebakar mengaku semakin bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya. "Lha ini dapatnya dari mana dan kapan dibahas dengan DPR?" katanya tak habis pikir.

Hal aneh lainnya, kata dia, adalah mekanisme penanggaran macam apa yang dipergunakan. "Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat," paparnya.

Bukankah, ia menambahkan, penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara yang bisa dikatakan hampir mustahir direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan. "Keanehan ketiga adalah siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya," ujarnya. 

Menurutnya, pengadaan kartu dan lain sebagainya harus dilakukan dengan mekanisme tender. "Untuk program sebesar ini kan tidak bisa digunakan mekanisme penunjukan langsung, sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan saja," kata Aboebakar.

Lebih jauh dia berharap pemerintah menjelaskan berbagai persoalan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi keuangan negara. (boy/jpnn)