FPN Desak Tutup Loket Verifikasi Parpol

“Karena Undang-Undang tahun 2011 tentang partai politik itu sendiri sampai sekarang belum diberi nomor. Itu kan harus ada peraturan menteri untuk melakukan verifikasi," kata Didi kepada wartawan di gedung MK, Senin (17/1). FPN merupakan wadah 29 parpol kecil untuk memperjuangkan nasibnya.

Dia mengancam akan langsung mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA), begitu nantinua keluar peraturan menteri yang mengatur verifikasu parpol. “Begitu ada peraturan menteri, kita juga akan layangkan gugatan ke MA untuk di judicial review terhadap peratuan menteri, supaya loket verifikasi tutup, jangan menerima verifiksi, karena akan mubazir,” katanya lagi.

Didi juga menyesalkan sikap sejumlah partai besar yang menuduh seolah-olah partai-partai kecil ada main main mata dengan pemerintah. "Jangan-jangan mereka (partai besar, red) yang ada main mata karena mereka setiap hari bisa ketemu pemerintah sedangkan kami-kami (partai kecil) ini  kan susah untuk ketemu pemerintah," tandasnya. (kyd/jpnn)