Fraksi PAN Tolak Anggaran TPP PNS

jpnn.com - BENGKULU – Usulan Pemko Bengkulu memasukkan anggaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PNS Pemko sebesar Rp 55 miliar di Rancangan APBD 2016 mendapat penolakan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Indra Sukma mengatakan, usulan anggaran TPP PNS sebesar Rp 55 milia itu hanya akan membuat belanja pegawai Pemkot terus membengkak.

“Dilihat porsi APBD saat ini, rencana anggaran TPP itu belum siap,” kata Indra Sukma kepada Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group) B kemarin (30/11).

Indra mengungkapkan, Fraksi PAN siap mendukung Program TPP jika komposisi belanja langsung di APBD lebih besar dari belanja tidak langsung. Sebelumnya disebutkan, Rancangan APBD (RAPBD) 2016 besarnya mencapai Rp 1,138 triliun.

Dana ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 123 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 818 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 196 miliar

“Idealnya komposisi belanja tidak langsung maksimal 45 persen dan belanja langsung minimal 55 persen dari total APBD. Sebaliknya jika dipaksakan anggaran TPP tetap dialokasikan, maka harus ada anggaran lain dipangkas,” bebernya.

Menyikapi kritik Fraksi PAN, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Marjon, M.Pd mengatakan, anggaran TPP sudah ideal. Lantaran sudah dikaji secara matang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau membengkak justru tidak. Karena TPP itu anggaran efektif untuk pemerataan PNS. TPP diberikan sesuai beban kerja pegawai. Kalau kinerja pegawainya bagus, disiplin, tentu ia akan mendapatkan TPP.  Dengan TPP, PNS bisa mendapatkan tunjangan yang sebelumnya tidak merata akan merata di seluruh SKPD yang ada di Kota Bengkulu,” papar Marjon. (new/sam/jpnn)