JPNN.com 
Fraksi Partai Aceh-KIP Saling Ngotot
Sabtu, 17 Maret 2012 – 12:00 WIB
Tanggapan lain disampaikan Ketua Panwaslu Aceh Selatan, Yusrizal, S.Ag. Dia menuturkan, bila ada pihak mengatakan data DPT belum valid, silakan disampaikan data temuannya secara autentik, Panwaslu akan merekomendasi ke Panwaslu Propinsi, KIP kabupaten dan KIP Propinsi dan kita lanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MA).
Jika benar ada indikasi penggelembungan pemilih, itu sama halnya dengan menghilangkan hak konstitusi rakyat, sebagaimana diamanah dalam peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010, pasal 3, tentang hilangnya hak konstitusi masyarakat. “Jika itu terbukti, maka sanksinya sangat berat, pasangan yang sudah terpilih bisa dilakukan pembatalan,” terang Yusrizal. (mag-37)
