Fraksi PSI Sudah Empat Kali Menyurati Anak Buah Anies soal Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah provinsi kembali menampilkan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Permintaan ini muncul ketika instansi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tengah disoroti publik akibat usulan anggaran pengadaan lem Aica Aibon senilai Rp 82 miliar.

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, pihaknya sudah empat kali meminta dokumen KUA-PPAS diunggah ke situs pemprov.

"Ini adalah tugas kami selaku Fraksi PSI untuk menjalankan fungsi dalam perencanaan penganggaran dan pengawasan, bahwa APBD merupakan uang masyarakat Jakarta sehingga mereka perlu mengetahuinya," ujar Idris di Gedung DPRD DKI, Senin (4/11).

Menurut Idris, masyarakat ingin mengetahui tahapan penganggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Mereka juga ingin mengikuti perkembangan kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, transparansi anggaran juga akan membantu Pemprov DKI dan DPRD dalam menyusun program. Keterlibatan publik sejak awal mengurangi risiko ada program yang tidak tepat sasaran.

"Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami juga sudah bersurat kembali ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), surat keempat meminta dokumen APBD itu diunggah," ucap dia. (ant/dil/jpnn)

Video pilihan :