Ganjar Bentuk Tim Telisik Kabar Saham Bodong

jpnn.com - SEMARANG - Kabar dugaan bagi-bagi "saham bodong" Sarana Patra Hulu Cepu (SPJC) kepada 20 oknum anggota Komisi C DPRD dan oknum pimpinan dewan sampai juga ke telinga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Gubernur anyar ini pun berjanji  akan membentuk tim untuk membongkarnya. Langkah ini sebagai respon tudingan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman itu yang menyebutkan, PT SPHC, salah satu anak perusahan PT SPJT (PT Sarana Oembangtuan Jawa Tengah) yang mengelola minyak blok Cepu diduga akan memberikan saham gratisan (bodong) kepada 20 oknum anggota DPRD Jateng. Pemberian itu sebagai "balas budi" karena Komisi C saat ini tengah membahas Perda untuk pemisahan SPCH dari PT SPJT.

"Saya memang mengikuti berita-berita itu di media. Tapi saya belum tahu benar tidaknya isu itu. Kami akan membentuk tim untuk mengkaji itu. Dan jika tim dibentuk, maka akan kesapu semua. Apakah itu bodong beneran, apakah pencatat kebutuhan. Atau malah benar-benar hanya isu. Makanya saya akan mempercepat revitalisasi itu dibentuk agar tidak menjadi cerita yang serem-serem, "  kata Ganjar usai  melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran Pimpinan DPRD Jateng di ruang kerja Ketua DPRD Jateng Gedung Berlian Lantai 2 Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (3/9).

Tim akan diisi kalangan profesional. "Tim revitalisasi BUMD ini segera dibentuk. Hal itu demi terciptanya suasana kondusif tentang berbagai polemik permasalahan BUMD, seperti penyertaan modal dan tudingan mengenai saham kosong Rp 4 Miliar di SPHC itu," terangnya.

Menurut Ganjar, pembentukan tim ini nantinya tidak hanya bertugas memeriksa benar tidaknya berita saham gratisan atau bodong di PT SPHC senilai Rp 4 milliar itu. Namun juga akan memeriksa seluruh BUMD milik Pemprov Jateng guna mengetahui kondisi dan kinerja  seluruh BUMD yang ada.  

BUMD milik Pemprov Jateng diantaranya Perusda Citra Mandiri Jateng (CMJT), Perusda Air Bersih Tirta Utama, Bank Jateng, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), Perusda BPR BKK, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT PRPP,  dan PT Asuransi Bangun Askrida. Rencana melakukan revitalisasi terhadap BUMD itu juga disampaikan kepada jajaran pimpinan DPRD Jateng dalam pertemuan itu.

"Revitalisasi BUMD akan kita lakukan secepatnya. Nantinya akan dilakukan kajian secara mendalam. Dengan demikian, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis, mana yang harus diberi suntikan dan mana yang perlu direview ulang.  Yang baik yang sehat, kita push. Yang ketoe aras-arasen itu kita pikirkan apakah kita akuisisi (gabung) ataukah kita likuidasi (dibubarkan), " tandasnya. (saf/sam/jpnn)