Ganjar Pranowo Minta Pemerintah tak Asal Memberikan Izin Penambangan

"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," katanya.

Dia mencontohkan di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.

"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya.

Untuk itu, Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama dengan begitu, soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.

"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," pungkasnya. (flo/jpnn)