Ganti Presiden, Ganti Kebijakan

jpnn.com - YOGYAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan sebagai rumah besar, MPR sering menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Aspirasi itu ada yang menyatakan bahwa amandemen yang telah dilakukan selama ini telah menyimpang dari tujuan awal pendirian bangsa.

Untuk itu mereka meminta agar bangsa ini kembali ke UUD Tahun 1945. Namun ada kelompok lain yang mengatakan bahwa apa yang telah diamandemen ini membawa perubahan yang besar di Republik ini sehingga mereka merasa tak masalah dengan amandemen yang telah dilakukan.

“Setelah bangsa ini berada dalam era reformasi, memang ada hal-hal yang memprihatinkan seperti tingginya kesenjangan kekayaan dan sosial serta pudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat,” kata Zulkifli Hasan di hadapan akademisi dari berbagai Universitas di Yogjakarta, Jumat (15/4).

Ia menilai pudarnya wawasan kebangsaan karena kurangnya sosialisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Dia juga menyinggung daerah yang tak mempunyai anggaran untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Ia membandingkan pada masa Presiden Soeharto yang ada BP7.

“Hal demikian ditambah dengan tak adanya haluan negara sehingga ganti kepala daerah ganti program. Demikian pula ganti presiden ganti kebijakan,” katanya.

Menurutnya, banyak pihak ingin haluan negara seperti GBHN dihidupkan kembali. Dikatakannya, MPR Periode 2009-2014 telah mengeluarkan rekomendasi agar MPR Periode 2014-2019 melakukan reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN.

Menurut Zulkifli, GBHN yang hendak direformulasikan harus komprehensif dan mencakup semua bidang termasuk penguatan wawasan kebangsaan. GBHN tersebut nantinya akan dijadikan landasan bagi pemerintah pusat dan daerah.

“GBHN yang direformulasikan nanti, menurut Zulkifli Hasan mengambil pengalaman baik pada masa Presiden Soeharto lewat Repelita dan Presiden Soekarno lewat pembangunan Semesta.