Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tol Murah, DPRA Menyurati Jokowi

jpnn.com, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta terkait persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli.

Sebelumnya, DPRA melalui Komisi 1 yang membidangi pertanahan, menerima delegasi masyarakat yang memprotes harga ganti rugi tanah pembangunan tol yang dinilai terlalu rendah.

Anggota Komisi 1 DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, memastikan hal itu tindak lanjut dari rekomendasi dalam pertemuan yang melibatkan para pihak di ruang Banmus DPRA beberapa waktu yang lalu.

“Kami terima informasi dari perwakilan masyarakat bahwa ada pertemuan lanjutan antara pihak masyarakat dan panitia serta PPK di salah satu kantor camat di Aceh Besar, tapi tetap tidak ada jalan keluarnya, malah masyarakat diarahkan menggugat ke pengadilan,” jelas Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) itu, Kamis (4/10).

Maka untuk itu, terang Al-Farlaky, pihaknya perlu meneruskan aspirasi masyarakat di Aceh Besar ke presiden, agar ada kebijakan baru supaya masyarakat di sana tidak merasa dirugikan.

"Pasalnya, harga satuan ganti rugi tanah yang dihitung KJPP sangatlah rendah antara Rp12 ribu hingga Rp40 ribu permeter," sebutnya.

"Padahal dari proses ganti rugi tahun-tahun sebelumnya, untuk pembangunan SMK penerbangan serta untuk lahan angkatan udara berkisar Rp73 ribu hingga Rp130 ribu permeternya."

Menurut Iskandar Al-Farlaky, surat yang dilayangkan juga ditembuskan ke Sekretaris Negara, Mendagri, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI. Selain itu juga Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Plt Gubernur Aceh, Kepala BPN Aceh, Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, dan Kepala Biro Tapem Setda Aceh.