Terkuaknya fakta ini, lanjut dia, sekaligus mematahkan argumentasi para anggota dewan yang seolah-olah ingin "membangun" DPR melalui pembangunan gedung baru. Dia berharap KPK dan BPK mencermati adanya kemungkinan penyimpangan dalam realokasi anggaran itu. "Ada indikasi kalau ini ada mark up," ingat Uchok. "Kita menyesalkan hak bujet ditentukan oleh segelintir orang untuk mencari rente (keuntungan, Red)," tandasnya. (pri/agm)
JAKARTA - Kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR memang tidak jelas. Sekali waktu dibilang "dibatalkan", di lain waktu istilahnya