Gelar Aksi Massa, Mahasiswa Anggap KPU dan Bawaslu Buru Gagal Laksanakan Pilkada

“Karena saya harus mengingatkan siapa yang mendalilkan dia juga wajib membuktikan itu. Dan dalam pernyataan sikap ini bahwa ada potensi kejadian pelanggaran, tentu kami proses tetapi perlu dikumpulkan bukti,” katanya.

Stevin berharap masyarakat dapat terus mendukung kerja-kerja pengawasan bawaslu dalam bentuk kolaboratif serta paritisipatif hingga tahapan pilkada ini selesai.

Berikut tuntutan massa aksi, meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku segera mendesak jajarannya di Buru untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh oknum PPK Kecamatan Namlea yang dianggap melanggar kode etik ketentuan pasal 461 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Meminta dengan tegas KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku untuk mendesak KPU dan Bawaslu Kabupaten Buru dalam hal memperkuat pengawasan dan pengawalan di Kecamatan Waelata dan Kecamatan Lilialy.

Meminta dengan tegas KPU Provinsi Maluku untuk mengevaluasi KPU Kabupaten Buru karena pada saat perhitungan suara berlangsung KPU Kabupaten Buru tidak menampilkan hasil quick count selama dua hari.

Meminta KPU Provinsi Maluku untuk mendesak KPU Kabupaten Buru agar menetapkan psu pada Desa Debo Wae, Kecamatan Waelata sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru.

Meminta dengan tegas KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengevaluasi KPU dan Bawaslu Kabupaten Buru untuk menindaklanjut pelangaran pemilu, dpt luar yang mengikuti pencoblosan di Kabupaten Buru Desa Debo Wae dan Desa Parbulu.

Aksi demonstrasi ini juga dikawal oleh personel gabungan yang tergabung dalam Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku 2024 Polda Maluku.