Gelar Rapat Teknis dengan Dinas PU, Supriono: Diharapkan Ada Sinkronisasi Program

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menggelar rapat teknik (Ratek) SKPD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Hotel Grand Atyasa, Selasa (28/2) pagi.

Rapat itu diharapkan ada sinkronisasi program atau kegiatan guna mewujudkan keselarasan program pembangunan di tahun mendatang. 
 
Sekertaris daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Supriono mengatakan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran merupakan suatu  proses berkesinambungan yang saling melengkapi.

Menurut dia sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh untuk penyelenggara negara di tingkat pusat. 
 
Sistem penganggaran mencerminkan ketersediaan pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan yang harus terjaga kelangsungannya dan dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna. 
 
"Pelaksanaan rapat teknis ini merupakan perwujudan dari sistem perencanaan dalam sinkronisasi kegiaran agar ada keselarasan pembangunan di tahun mendatang," kata dia. 
 
Beberapa tujuan pembangunan Pemprov tahun 2024-2026 di antaranya meningkatkan pertumbuhan dan perekonomjan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan.

Hal itu untuk meningkat perluasan akses dan kesempatan serta memingkatnya pelestarian lingkungan hidup dan menurunkan resiko bencana. 
 
Dia memaparkan jumlah tema pembangunan Sumsel 2024, yakni "Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan" dengan beberapa prioritas daerah 2024 antara lain meningkatkan reformasi birokrasi dan trantibum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. 
 
Selain itu, ada juga program prioritas Pemprov Sumsel yang didukung sektor kebinamargaan, di antaranya meningkatkan infrastruktur pendukung produksi komoditas unggulan, infrastruktur pendukung industri pengolahan, aksesibilitas menuju kawasan pariwisata,  serta kualitas infrastruktur konektivitas. 
 
Lebih jauh, dia mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering dihadapi kendala teknis dilapangan terutama permasalahan lahan.

Selain itu, readiness criteria (rc) harus dilengkapi sebagai tahapan perencanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah provinsi dab pusat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. 
 
"Melalui eapat teknis ini kita harapkan dapat mensinkronkan program/kegiatan dalam upaya mempersiapkan rencana kerja tahun anggaran 2024 agar program/kerja yang dianggarkan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran" jelasnya. 
 
Pelaksanaan rapat teknis ini juga diharapkan mampu menampung usulan kegiatan dari kab/kota tahun 2024 yang berkualitas guna pelaksanaan sistem perencanaan selanjutnya baik Musrenbang Provinsi Sumsel maupun Musrenbangnas. 
 
“Besar harapan kami bersama agar rapat teknis ini dapat menghasilkan usulan kegiatan tahun 2024 yang benar-benar sesuai kebutuhan dan siap dilaksanakan di tahun 2024," jelasnya. 
 
Kepala Dinas PU BMTR Provinsi Sumsel Plt Ir Affandi mengatakan pelaksanana kegiatan rapat teknis ini akan dilaksanakan mulai 28 Februari hingga 1 Maret. 
 
Kegiatan ini menurutnya bertujuan mewujudkan sinkronisasi program kegiatan pembangunan di bidang PUBM sesuai dengan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/kota tahun 2024. 
 
Menurutnya, infrastruktur merupakan roda penggerak ekonomi yang harus didukung agar bisa berjalan baik.

"Jadi, sekarang pembangunan tidak hanya fokus pada satu sudut pandang tetapi juga memperhatikan aspek lainnya yang terkena dampak dari pembangunan itu sendiri," jelasnya. (jpnn)