Gelar Upacara Kemerdekaan, SP JICT Ingatkan Pemerintah soal Kedaulatan RI di Pelabuhan

jpnn.com - JAKARTA - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) memanfaatkan momen peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI ke-70 untuk mengingatkan pemerintah tentang pentingnya kedaulatan dan kemandirian dalam pengelolaan pelabuhan. Karenanya, hari ini (17/8) SP JICT menggelar upacara peringatan HUT RI ke-70 sebagai bentuk penghormatan pada pendiri bangsa, sekaligus menyampaikan pesan agar pemerintah tak melepas pengelolaan pelabuhan ke asing.

Ketua SP JICT Nova Sofyan usai menggelar upacara HUT RI di Jakarta, Senin (17/8) menyatakan, putra-putri Indonesia punya kemampuan untuk mengelola pelabuhan sendiri tanpa melibatkan asing. Karenanya, JICT menentang keputusan PT Pelindo II memperpanjang kompensasi kepada Hutchison Port Holding (HPH) dalam pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kedaulatan nasional terhadap JICT sebagai pintu gerbang ekonomi nasional hanya akan terwujud jika pemerintah segera turun tangan,” katanya melalui rilis ke media.

Nova bahkan mendesak pemerintah segera mengakuisisi 51 persen saham milik HPH di JICT. Saat ini, saham JICT memang hasil patungan antara Pelindo II (49 persen) dan HPH (51 persen).

Kondis itu berbeda dengan saat ini. “JICT diprivatisasi tahun 1999 karena negara butuh dana segar untuk mengurangi defisit APBN saat itu. Tapi kini tidak ada hal yang mendesak untuk JICT diperpanjang lagi oleh asing,” tandasnya.

Karenanya Nova juga mengharapkan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan kisruh antara SP JICT dengan Pelindo II. Menurutnya, aksi pegawai JICT menentang perpanjangan kompensasi pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok harus menjadi perhatian serius pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“SP JICT mengimbau pemerintah agar segera turun tangan selesaikan kisruh ini agar tidak menjadi eskalasi yang sifatnya dapat mengganggu kegiatan ekonomi di pelabuhan,” harapnya.(ara/jpnn)