Gencar Sasar Kiai Ma'ruf, Kubu Prabowo Klaim Mengedukasi Masyarakat

Rabu, 26 Juni 2019 – 23:58 WIB

Pihak Pemohon Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto saat mengikuti sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6). Sidang dihadiri dari Pihak Pemohon yaitu kuasa hukum Prabowo-Sandi, Termohon yaitu KPU, Pihak Terkait yaitu kuasa hukum Jokowi-Amin dan Bawaslu. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota tim kuasa hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Iwan Satriawan mengklaim calon wakil presiden Ma'ruf Amin terbukti melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Ma'ruf Amin disebut melanggar UU Pemilu karena masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah (BSM) dan BNI Syariah, saat maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Joko Widodo.

Menurut Iwan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72/2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Aturan tersebut menegaskan, anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN. Karena itu, seseorang harus mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN sebelum maju sebagai capres atau cawapres.

Untuk diketahui, Bank Mandiri Syariah (BSM) merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Bank Mandiri dan BNI Syariah Syariah merupakan anak perusahaan dari PT BNI 46.

"Izinkan saya membacakan satu poin, bahwa Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72/2016 yang intinya menegaskan, anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN," ujar Iwan pada sebuah diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Rabu (26/6).

Iwan juga menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/2017, putusan MK Nomor 48/2013, Peraturan BUMN Nomor 3/2013, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Antikorupsi, juga menggariskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN dan pejabat di anak perusahaan BUMN representasi dari BUMN, bukan sekadar konsultan.

"Bahkan putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review juga menyatakan anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat klir. Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di halaman 41 dari 43, putusan Nomor 21 P/HUM/2017," ucapnya.