Genjot Program Perlindungan untuk Kikis Ketimpangan

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menggenjot program pro-rakyat berupa perlindungan sosial, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tujuan program yang dikenal dengan ‘kartu sakti Jokowi’ itu bukan saja untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mengikis ketimpangan.

Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, kebijakan pembangunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini diarahkan pada upaya percepatan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat melalui program perlindungan sosial. Ia menegaskan, program itu mencakup penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar-kelompok dan wilayah, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

“Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Langkah yang diambil di antaranya mengeluarkan program perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia,” ujar Puan dalam rilisnya, Senin (4/5).

Puan yang hari ini juga mendampingi Presiden Jokowi dalam peluncuran KIS, KIP dan KKS di Klaten, Jawa Tengah menuturkan, KIP merupakan cara pemerintah menjamin setiap warga negara yang masih usia sekolah mendapatkan pendidikan hingga sekolah menengah atas.

Sedangkan KIS merupakan cara pemerintah menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Adapun KKS, katanya, merupakan program bantuan sosial terpadu kepada masyarakat kurang mampu demi membentuk keluarga sejahtera.

Karenanya, kata Puan menegaskan,pemerintah pada tahun ini akan memperluas cakupan program perlindungan sosial hingga kantong-kantong masyarakat bawah. Misalnya, kalangan nelayan, buruh, pesantren, dan petani.

"Buruh merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan demikian, buruh mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menggerakan perekonomian nasional dan menciptakan ruang bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Puan.(ara/jpnn)