Gerindra Bandingkan PKL Tanah Abang dengan Kedubes Amerika

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M.Taufik menilai hak interpelasi yang digagas Partai NasDem dan PDI Perjuangan sulit terealisasi.

Selain prosedur interpelasi yang sulit dipenuhi, unsur kesepakatan partai di parlemen DKI juga menentukan.

"Interpelasi itu prosesnya panjang. Siapa yang setuju? Saya sebutin,Gerindra,PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat enggak. PDIP sama Nasdem berapa?" kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/2).

Meski demikian, interpelasi merupakan hak legeslatif dalam mengkritisi kebijakan eksekutif yang dianggap menyimpang.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI ini juga mengingatkan, sejauh ini tidak ada kebijakan Anies yang menyimpang.

Dia mencontohkan, kebijakan yang dikritisi oleh PDIP dan NasDem adalah penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang untuk pedagang kaki lima (PKL) berjualan.

Menurutnya, kebijakan itu melindungi masyarakat kecil untuk tetap mengais nafkah.

"Saya mengingatkan kaki lima ini program untuk rakyat kecil. DPRD nanti dianggap nggak berpihak sama rakyat," jelas dia.