Gerindra: Banyak Informasi Terkait Kereta Cepat yang Disembunyikan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI, Ahmad Muzani mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasannya, hingga kini proyek tersebut menyisakan banyak persoalan antara lain perizinan yang tidak lengkap, kajian ekonomi dan sosial, pertimbangan strategis, Amdal yang masih diragukan kualitas pertimbangannya.

"Presiden Joko Widodo tak usah malu menjadikan peletakan batu pertama pembangunan ground breaking kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi peletakan batu terakhir, mumpung belum terlalu jauh salahnya," kata Ahmad Muzani, kepada wartawan, di ruang Fraksi Gerindra, Gedung Nusantara I, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/2).

Kalau peletakan batu pertama sekaligus peletakan batu terakhir pembangunan kereta cepat lanjutnya, rencana anggaran sebesar 60 triliun rupiah itu bisa digunakan untuk investasi yang menguntungkan dua pihak.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ini, terlalu banyak informasi publik yang disembunyikan dalam proyek kereta cepat itu. "Contohnya, dulu digadang-gadang proyek ini murni business to business (B To B). Tapi dalam perjalanannya harus ada jaminan APBN," ungkap Muzani.

Kalau Presiden menghentikan proyek kereta Jakarta-Bandung ini, menurut Muzani berarti Joko Widodo telah berjasa menyelamatkan APBN.

"Sebaliknya, kalau dilanjutkan terlalu banyak masalah yang harus dihadapi ke depannya. Jadi tidak sekedar soal APBN, ini juga masalah pelanggaran sejumlah undang-undang antara UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup dan monopoli jalur kereta yang juga dilarang di Indonesia," ungkapnya.(fas/jpnn)