Gerindra: Jokowi Minim Prestasi, Nilainya Ini

jpnn.com - JAKARTA – Jelang setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober 2015 mendatang, berbagai penilaian terhadap prestasi dan kinerja pemerintah mulai bermunculan, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra di DPR. Bagaimana hasilnya?

Ketua Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani mengatakan dari sekaian banyak komponen penilaian, jangankan untuk meningkat bertahan saja tidak. Misalnya di bidang ekonomi.

“Kalau komponen (penilaian) saat Jokowi dilantik, setahun kemudian banyak parameter, bertahan dari parameter yang ada saja tidak, apalagi memberi prestasi, juga nggak. Di bidang ekonomi, politik, di bidang lain-lain,” kata Muzani di gedung DPR Jakarta, Kamis (15/10).

Secara garis besar, Muzani membandingkan nilai tukar rupiah yang semakin jeblok saat Jokowi dilantik hingga setahun usia pemernitahannya. Begitu juga pertumbuhan ekonomi, inflasi.

“Sekarang (nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, red) 13.500. Pertumbuhan sekitar 6 persen (saat dilantik), sekarang sekitar 5 persen. Kemudian, inflasi juga sama. Saat Presiden dilantik rendah, (sekarang) utang luar negeri membengkak,” jelasnya.

Di sisi ketenagakerjaan, Muzani juga mengkritisi masuknya tenaga kerja asing yang bisa merambah semua bidang pekerjaan, termasuk rendahnya perlindungan enaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

“(Saat dilantik) politik stabil, sekarang jadi aut-autan begini. Meskipun bencana asap, tapi faktornya tidak meluas. Semua menurut saya, ada kerja yang menurun sebelum pemerintahan sebelumnya. (Nilai) merah pokoknya, merah-lah," tambah Anggota Komisi I DPR itu.
 
Kritikan tersebut disampaikan Muzani, sembari memberi masukan kepada Presiden Jokowi, terutama agar meningkatkan koordinasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kinerja menteri-menteri harus dievaluasi. Terakhir, Ia mengajak masyarakat mendoakan yang baik-baik untuk pemerintahan ini.

“Kita hanya bisa mendoakan. Terus gimana, kita berdoa yang baik baik. Presiden harus pegang sendiri (kendalinya) karena Presiden itu kepala pemerintahan," pungkasnya.(fat/jpnn)