Gerindra: Presiden Tak Tertarik Lagi dengan Densus Tipikor

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penundaan pembentukan Densus Tipikor menandakan Presiden Joko Widodo sudah tidak tertarik lagi dengan ide tersebut. Karena itu, Muzani menegaskan sebaiknya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerima dan mengikuti perintah presiden.

“Menurut saya kepolisian harus juga taat kepada perintah presiden,” tegas Muzani di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Dia mengatakan, kalau pemerintah sudah tidak mau menyetujui pembentukan Densus Tipikor, Polri sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi.

“Menurut saya user itu kan pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak mau, apa yang bisa dilakukan,” ungkapnya.

Menurut dia, pembahasan sepihak saja oleh DPR juga tidak boleh dilakukan karena pemerintah sudah tidak tertarik lagi dengan ide yang digalang Tito dan Komisi III DPR itu.

“Menurut saya sih pemerintah tidak tertarik lagi untuk melanjutkan ini, selesai,” kata anggota Komisi I DPR itu.

Sejak awal pula, Muzani mengatakan, partainya ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang punya kewenangan berdasarkan undang-undang lebih maksimal dalam bekerja. Kehadiran Densus Tipikor juga menyedot anggaran lebih besar. Dia khawatir terjadi tumpang tindih dalam pemberantasan korupsi. “Tumpang tindih dari segi fungsi, anggaran. Ya anggaran Densus lebih besar daripada KPK,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, dari awal yakin bahwa Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak mungkin berbeda sikap dalam persoalan Densus Tipikor.