Giliran Timor Leste Jadi Tujuan Lawatan Satgas Port Visit 2019

jpnn.com, SURABAYA - Usai mengunjungi Filipina, Malaysia dan Singapura, kini giliran Timor Leste menjadi tujuan lawatan Satgas Port Visit 2019 dalam melaksanakan peran diplomasi Angkatan Laut yang dipercayakan kepada KRI Sultan Iskandar Muda-367 bersama KRI Usman Harun-359.

Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel kelengkapan yang dipimpin langsung Komandan KRI SIM-357 Letkol Laut (P) Rasyid Al Hafidz di geladak helly, sesaat sebelum bertolak dari Dermaga Madura Markas Koarmada II Surabaya, pada Minggu siang (8/12).

Kali ini dengan mengusung tema "The South Pacific Maritime Brotherhood" diharapkan Port Visit 2019 mampu meningkatkan hubungan baik dengan Timor Leste, yang notabene masih memiliki sejarah yang sangat erat dengan Indonesia.

Dijadwalkan tim satgas akan berada di Dili Timor Leste dari tanggal 11 hingga 14 Desember 2019. Selama itu beberapa agenda kegiatan telah disiapkan, antara lain  Courtesy Call atau Kunjungan Kehormatan, Ziarah Nasional ke TMP Seroja, Cocktail Party, Program Budaya dan Olahraga bersama.

Terkait pelaksanaan tugas ke Timor Leste, Rasyid-sapaan akrab Komandan KRI SIM-367 mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam menjalankan peran diplomasi Angkatan Laut, terutama dalam membawa pesan kebijakan luar negeri negara, untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan dunia.

Rasyid menambahkan jika pelaksanaan port visit ini akan dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan budaya dan mempromosikan destinasi wisata serta produksi industri di bidang pertahanan.

“Sehingga kegiatan port visit tersebut akan memberikan dampak multiproduktif bukan hanya dari aspek politik, namun juga dari aspek ekonomi, teknologi dan sosial budaya,” tandas perwira menengah dengan dua melati di pundak ini.

Pada bagian lain Rasyid mengatakan dengan adanya Port Vist 2019 mencerminkan bagaimana pentingnya peran dan tanggung jawab TNI AL sebagai Duta Diplomasi Maritim dalam menopang visi Poros Maritim Dunia yang menjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia.