GMNI Ajak Semua Pihak Dukung Jokowi Hadapi Freeport

jpnn.com - jpnn.com - Sikap Freeport-McMoRan yang mengancam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat banyak kalangan di tanah air geram.

Kalangan mahasiswa pun ikut berang dengan cara perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu dalam menanggapi keputusan pemerintah yang merubah status kontrak karya untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Jumat (24/2), ratusan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi di depan kantor PTFI di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ada utusan GMNI dari berbagai daerah yang ikut dalam aksi di depan kantor perusahaan pertambangan yang beroperasi di Papua itu.

Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik mengatakan, sikap tegas pemerintahan Presiden Jokowi yang mengubah status kontrak karya untuk PTFI menjadi IUPK harus didukung sema kalangan. “GMNI mendukung penuh kebijakan pemerintah dan siap mengawal agar kekayaan alam kita dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamantkan UUD 1945,” ujarnya di sela-sela aksi.

Aksi massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di depan kantor PT Freeport Indonesia di Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/2). Foto: GMNI for JPNN

Menurutnya, UUD 1945 sudah mengamanatkan agar kekayaan alam yang tekandung dalam wilayah Indonesia harus dimanfaat sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu,  Indonesia juga memiliki UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

UU itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Minerba. Artinya, dengan dua aturan itu maka pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan seperti PTFI untuk membangun smelter agar mineral yang diekspor memiliki nilai tambah.