GMNI Desak Pemerintah Perhatikan Hak Buruh

jpnn.com - JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak pemerintah pemerintah untuk memperhatikan hak kaum buruh di Indonesia. Pasalnya, masa depan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran penting kaum buruh.

“Namun sangat disayangkan, saat ini buruh masih termarginalkan. Pemenuhan hak kaum buruh belum disikapi serius oleh negara,” ujar Ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik melalui siaran pers diterima di Jakarta, Senin (9/5).

Menurut  Chrisman, buruh sebagai sebagai kaum pekerja memiliki hak untuk dapat hidup layak dan menuai kesejahteraannya sebagaimana tujuan dari lahirnya negara ini. Akan tetapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh buruh saat ini belum mendapatkan secara baik oleh pemerintah.

“Hal ini menunjukkan bahwa negara sampai saat ini  belum hadir dalam melihat kepentingan  kaum buruh,” katanya.

Ia pun di mana peran negara dan para unsur-unsur pimpinan bangsa untuk mengatasi persoalan yang dihadapi kaum buruh.

Menurut Chrisman Damanik, Presidium GMNI menilai masih ada pola-pola kompromi antara pemerintah dan pengusaha. Hal tersebut dapat dicermati dari kebijakan dan regulasi  yang  belum berpihak kaum buruh. Belum lagi, kata dia, banyak kasus yang menimpa kaum buruh seperti sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dilakukan oleh perusahaan. Bahkan, dia menyebutkan tidak jarang terjadi dugaan kriminalisasi kepada buruh.

“Realitas ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah guna menjawab tangisan dan keluhan kaum buruh,” tegas Chrisman Damanik.

Yang paling penting, menurut dia, setiap pengambilan kebijakan terkait perburuhan haruslah melibatkan kelompok buruh. Pemerintah harus memperhatikan hal ini secara baik agar buruh ikut berperan dalam menentukan kesejahteraannya semakin jelas.