GNPF MUI Ingin Habib Rizieq Kembali ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir (UBN) mengungkapkan, hasil pertemuan para ulama dengan Presiden Joko Widodo saat halal bihalal Idulfitri pertama. Intinya adalah para ulama meminta presiden menyelesaikan berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam.

"Selama ini ada ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Karenanya dalam momentum halal bihalal ini kami meminta beliau untuk membantu mendorong penyelesaiannya dengan jalan dialog,” ungkap UBN dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6).

Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ustaz Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas. Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan.

"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif," katanya.

Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI ini juga menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa kasus yang penegakan hukumnya menunjukkan ketidakjelasan.

“Presiden membuka komunikasi dan memberi saran kepada Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.

Plt Sekretaris GNPF MUI M Luthfie Hakim menambahkan adanya suasana paradoksal. Pada satu sisi pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebinekaan.

"Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah dalam menjalankan programnya. Juga bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," tuturnya.