Golkar akan Jaring Caleg Merakyat

jpnn.com - JAKARTA- Partai Golkar menginginkan partainya  calon legislatifnya menerapkan sistem perolehan suara terbanyak. ‘’Dengan demikian, wakil yang terpilih adalah figur-figur  dari Partai Golkar lebih dekat kepada rakyat. ‘’Bukan lebih dekat kepada ketua umumnya. Sehingga, selain mereka harus bertanggung jawab terhadap partai, mereka juga harus bertanggung jawab kepada pemilihnya,’’ Kalla menjelaskan.

 partai Golkar dalam pembahasan revisi UU Pemilu ngotot menerapkan sistem nomor urut. Menurut Jusuf Kalla dengan penerapan sistem suara terbanyak ini maka pada caleg akan dipaksa untuk terus menerus melakukan pendekatan dan turun ke konstituennya.

Menurut Kalla, mekanisme suara terbanyak tidak akan melanggar pasal 214 UU Pemilu, dimana penetapan caleg terpilih ditentukan dengan nomer urut. ‘’Tidak, karena di Partai Golkar akan diatur dengan mekanisme pengunduran diri,’’ jelasnya.

‘’Cara ini sudah sesuai dengan UU, karena dalam Undang-undang disebutkan seseorang tidak dilantik sebagai legislatif karena, pertama meninggal dunia, dan kedua mengundurkan diri. Jadi jalur mengundurkan diri yang kita pakai,’’ tandasnya.

Yang pasti, lanjut Wapres, dengan diberlakukannya sistem suara terbanyak akan lebih efektif. Karena, wakil rakyat akan selalu aktif mendekati konstituennya, kalau tidak begitu lima tahun ke depan ia tidak akan terpilih lagi. (aj/JPNN)

Lantas bagaimana dengan keberatan caleg perempuan ? Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi caleg perempuan. Karena itu, caleg perempuan tetap harus berjuang keras seperti juga caleg lelaki. ‘’Caleg perempuan tidak perlu takut dengan sistem ini. Sebab, menurut pengalaman, caleg perempuan justru paling mudah dikenal masyarakat dibandingkan pria,’’ Kalla menandaskan.

Kalla mencontohkan, pada pemilu 2004 Nurul Arifin mendapatkan suara terbanyak. ‘’Tetapi karena waktu itu menggunakan sistem nomer urut, (aj/JPNN)