Golkar Masih Mau Disayang Rakyat? Ini Saran Pengamat

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyatakan, kewajiban bagi setiap calon ketua umum (caketum) Partai Golkar menyumbang Rp 1 miliar bagi pelaksanaan musyawarah luar biasa (munaslub) bisa menjadi hal kontraproduktif. Menurutnya, kewajiban setiap caketum Golkar menyumbang Rp 1 miliar malah bisa berimbas negatif.

Emrus mengatakan, mulanya justru ada wacana setiap waketum Golkar menyumbang Rp 20 miliar. Namun, angkanya turun menjadi Rp 1 miliar saja.

"Penentuan sumbangan miliaran rupiah itu mengonskruksi persepsi atau penilaian yang sangat kurang baik dari rakyat kepada pengurus dan Golkar secara keseluruhan ke depan," katanya kepada JPNN, Jumat (6/5).

Menurutnya, Golkar sebaiknya mengkaji ulang soal sumbangan itu. Sebab, hal itu justru bertentangan dengan slogan “Suara Golkar Suara Rakyat” yang digembar-gemborkan partai berlambang beringin hitam itu.

Lebih lanjut Emrus mengatakan, kewajiban menyetorkan sumbangan itu juga bisa mengundang kecurigaan tentang adanya upaya mengganjal caketum tertentu. Yakni figur-figur caketum yang punya kemampuan dan idealisme, namun tidak memiliki modal untuk menyetorkan sumbangan.

Karenanya wajar ada tokoh-tokoh Golkar yang menolak ketentuan tentang kewajiban bagi caketum menyumbang Rp 1 miliar.  "Tokoh semacam ini selalu berjuang dengan idealisme murni. Karena itu, ia cenderung menolak sumbangan miliaran rupiah," katanya

Selain itu Emrus juga mengatakan, kewajiban menyetorkan uang itu justru akan menghambat munculnya calon ketua umum yang punya gagasan besar, idealisme dan integritas untuk membangun Golkar. Menurutnya, disadari atau tidak penentuan sumbangan itu bisa dimaknai sebagai upaya membonsai tokoh idealis-reformis memimpin PG.

"Padahal, bila Golkar meniadakan sumbangan tersebut niscaya muncul pemimpin baru Golkar yang luar biasa," katanya.