Golkar Rawan Terpecah, Konsolidasi Jokowi Terancam Sia-sia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto diminta untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) sesuai aturan, berdemokrasi, jujur dan adil. Aturan yang bersifat otoriter justru membuat Golkar rawan terpecah, sehingga merugikan konsolidasi politik Presiden Joko Widodo yang susah payah dibangun selama ini.

Pengamat politik Ari Nurcahyo mengatakan, mekanisme dukungan 30 persen bagi bakal Caketum Golkar di awal pendaftaran, hingga isu intervensi tiga menteri merupakan bentuk proses nirdemokrasi. Ari mengkhawatirkan apabila mekanisme pemilihan seperti itu dipaksakan, maka Golkar rawan terpecah.

"Jadi otoriter inkumben ini sebenarnya akan menjerumuskan Partai Golkar pada perpecahan. Itu (Airlangga) sebenarnya harus berbesar hati bahwa mekanisme demokrasi harus dilaksanakan," kata Ari saat dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu (30/11).

Direktur Eksekutif PARA Syndicate mengharapkan Airlangga melaksanakan Munas secara demokratis, terbuka dan menjauhkan intervensi eksekutif terlibat dalam pemilihan ketua umum Golkar. Dia tidak ingin Golkar sebagai partai terbesar kedua saat ini, partai tua dan modern, menggadaikan nama besarnya untuk ambisi seseorang.

"Sebenarnya cara-cara tidak demokratis itu mempertaruhkan masa depan Golkar. Partai yang paling siap melakukan modernisasi partai, tapi tidak siap dengan demokrasi. Itu kan ironis," kata Ari.

Ari juga mengingatkan bahwa konsolidasi politik Presiden Jokowi yang susah payah dibangun selama ini pupus karena ulah Airlangga. Sebab, apabila Golkar terpecah, maka eksodus dari partai tersebut menjadi oposisi Presiden Jokowi. Karena sulit orang-orang dari pecahan Golkar itu satu atap dengan Airlangga.

"Konstruksi ini kan kalau sampai terpecah pasti merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri bilang kalau Golkar kenapa-kenapa, ya, pemerintah yang rugi, Pak Jokowi yang rugi. Konsolidasi politik yang dilakukan Pak Jokowi menjadi sia-sia," tegas Ari.

Seperti diketahui, sebagian kader Golkar memprotes syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar dengan menyertakan dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara. Selain itu, memprotes adanya keterlibatan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yakni Pratikno, Pramono Anung dan Luhut Panjaitan.