Golkar Tak Mesti Usung Capres Non-Jawa
jpnn.com - JAKARTA – Kemenangan Obama yang berkulit hitam sebagai Presiden AS memang mengispirasi banyak politisi, termasuk di Indonesia yang selama ini didominasi oleh Presiden dari Jawa. Namun demikian, Partai Golkar masih menimbang-nimbang untuk mencalonkan ketua umumnya yang memang berasal dari luar Jawa untuk maju sebagai calon presiden (capres).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar HR Agung Laksono menyatakan, kemenagan Obama itu tidak lantas Golkar serta-merta mengusung capres dari luar Jawa. "Pak Jusuf Kalla (ketua umum Golkar-red) memang bukan orang Jawa. Tapi (apakah akan mencalonkan atau tidak) akan tergantung dari perolehan suara di pemilu. Sebab, pasti akan muncul banyak opsi," kata Agung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (6/11).
Namun demikian Agung tidak mau berandai-andai sebelum hasil pemilu legislative diketahui. Yang pasti, Agung merasa yakin Golkar akan mampu mengusung capresnya dan cawapres dari kader sendiri, terlebih lagi jika Partai berlambang pohon beringin itu menjadi pemenang Pemilu.
"Kalau Golkar menang, kita juga akan mengusung capres dari internal partai. Keinginan untuk usung capres memang logis dan rasional secara hitungan politik. Apalagi, bila perolehan suara besar dan posisinya bisa mengungguli partai lain," tukasnya.
Disinggung tentang adanya sejumlah faksi di tubuh Golkar termasuk dalam hal capres, Agung menilai hal itu sebagai gejala dari pengembangan demokratisasi partai. Menurutnya, hal itu bukanlah masalah sepanjang persaingan dilakukan secara sehat.
Terkait proses final tentang capres yang akan disusung Golkar, Aggung menjelaskan bahwa Golkar tidak akan terburu-buru. "Tidak perlu terburu-buru. Selain itu tidak perlu ada rekruitmen capres seperti dulu sebab hal itu akan merusak tatanan Golkar," tandasnya.
Apakah Agung kini juga akan ikut maju sebagai capres Golkar? "Saya harus mengukur juga kemampuan diri. Saya tidak boleh gede rumangsa atau rumangsa bisa," kilah Agung seraya menambahkan bahwa seringnya seseorang muncul di media massa tidak menjamin yang bersangkutan terpilih menjadi presiden.(ara/JPNN)