GovTech Anas

Presiden Jokowi sudah bertekad Indonesia harus masuk ke tahap GovTech. Itu berarti meloncat tiga kali. Dari Analog Government ke E-Government ke Digital Government lanjut ke GovTech.

Semua beban itu ada di pundak Anas. Kiblatnya Estonia dan Inggris. Tidak perlu lagi belajar dari nol. Para pejabat daerah juga tidak usah berbondong ke Estonia –dengan alasan studi banding.

Anas menyadari wibawa seorang menteri PAN-RB tidak cukup bisa menorpedo 27.000 aplikasi itu. Apalagi, di balik 27.000 itu banyak kepentingan. Mulai dari konsultan, tenaga ahli sampai belanja IT. Nilainya sekitar Rp 3 triliun.

Anas memerlukan orang kuat. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan. Ditambah Mensesneg Pratikno.

Maka rapat-rapat untuk membahas capaian menuju GovTech ini sering dilakukan di ruang kerja menko Marves.

"Pihak yang dirasa menghambat tercapainya tahapan penyatuan langsung disemprot. Diancam untuk diberhentikan," kata Anas.

Saya memang mencari siapa di antara pejabat tinggi yang di tengah heboh pilpres ini masih kerja siang malam di bidang tugasnya. Ketemu. Salah satunya itu tadi: mantan bupati Banyuwangi dua periode yang prestasinya memang luar biasa.

Dia salah satu kepala daerah dari PDI Perjuangan yang sangat dibanggakan Megawati Soekarnoputri. Satunya lagi, wali kota Surabaya dua periode, Bu Risma.