Gubernur Dipilih DPRD, Kekuasaan Rakyat Bakal Dibajak

Minggu, 30 Januari 2011 – 22:44 WIB

Kacung menegaskan bahwa efisiensi jangan sampai melanggar esensi demokrasi.  Sebab, efisiensi lebih pada persoalan pasar politik. "Sedangkan demokrasi itu menyangkut keadilan. Ini beda, demokrasi itu masalah keadilan, termasuk dalam hal distribusi dan alokasi," ucapnya.

Kacung yang juga salah satu ketua di PBNU itu menambahkan, jika hanya untuk mencegah money politic maka sebenarnya bisa diatasi dengan penegakan hukum yang konsisten. "Moral hazard itu bisa direduksi dengan aturan yang tegas," ucapnya.

Karenanya Kacung menganggap keinginan pemerintah untuk mengembalikan pemilihan Gubernur dari secara langsung oleh rakyat menjadi pemilihan di DPRD, sama saja dengan langkah mundur. "Dulu kan katanya ingin lepas dari mulut harimau. Dengan Pilkada langsung katanya malah masuk ke mulut buaya. Tapi kenapa harus balik lagi ke muliut harimau?" ulasnya.

Sedangkan Malik Haramain mengatakan, persoalan inefisiensi sebenarnya bisa disiasati dengan menggelar Pemilukada secara serentak. Ia mencontohkan Pemilukada di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang digelar serentak termasuk pemilihan gubernurnya.

JAKARTA - Usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) agar Gubernur dipilih oleh DPRD memunculkan kekhawatiran

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next