Gubernur Kalbar Minta Batas RI-Malaysia Ditinjau Ulang

Senin, 24 Oktober 2011 – 18:29 WIB

Merujuk Konvensi Wina lanjutnya, pengakuan masyarakat setempat waktu pengukuran bersama dilakukan adalah mereka (masyarakat) mengarahkan tim untuk memasuki wilayah Indonesia. “Agar illegal logging yang mereka lakukan saat itu tidak akan ditangkap aparat keamanan Indonesia karena wilayah tersebut masuk Malaysia. Tim dari Malaysia sangat senang sekali, tapi mengapa tim dari Indonesia senang?”

Cornelis menjelaskan, Pemerintah Malaysia aktif melakukan silent occupations. Mereka merusak patok perbatasan, memindahkannya, bahkan membuat patok perbatasan yang baru yang sangat merugikan wilayah kedaulutan NKRI. “Anehnya, tim dari Indonesia setuju saja.”

Pemerintah Provinsi Kalbar beserta instansi terkait selalu bekerja sama untuk melanjutkan penguasaan efektif (effentive occupation) di Camar Bulan dan Tanjung Datu, termasuk perairan Gosong Niger, agar terjaga wilayah kedaulutan NKRI dan tidak terulang kasus Sipadan-Ligitan. (fas/jpnn)

JAKARTA--Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis minta Pemerintah Indonesia menolak hasil pengukuran bersama garis batas Indonesia-Malaysia di

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News