Gubernur Minta Evaluasi harus Diteruskan dan Dibuka ke Publik

jpnn.com - EVALUASI Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menuai apresiasi. Kali ini datang dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Bali. Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, mengatakan bahwa evaluasi AKIP merupakan wahana yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan good gouvernance dan clean government di lingkungan pemerintah daerah.

“AKIP ini telah terbukti mampu mendorong aparatur dan birokrasi pemerintah daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Evaluasi ini sangat relevan, harus diteruskan dan dibuka ke publik,” ujar dia di Denpasar, Jumat (15/1).

Mangku mengatakan, kegaduhan yang selama ini terjadi, dalam hal permasalahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, adalah kurangnya pemahaman dan tidak mengerti substansi evaluasi tersebut. “Saya gatal ini bicara, mereka tidak tahu apa yang dinilai, apa dimensinya, apa kriterianya, apa indikatornya, dan untuk apa dinilai. Di pusat, yang dinilai itu bukan menterinya, tapi kementeriannya,” katanya.

Menurutnya, penilaian atau evaluasi tersebut, tidak mungkin dilakukan kepada diri sendiri, melainkan harus dinilai oleh orang lain dari berbagai sudut pandang untuk menciptakan objektivitas dalam penilaian. 

“Ini sudah ada yg membantu kita (penilaian dan evaluasi), ada BPK yang menilai keuangan, ada Kementerian PANRB yang menilai urusan kinerja, ada Ombudsman yang menilai pelayanan publik, ada BPS menilai yang lain lagi. Evaluasi seperti ini harus diteruskan dan memang harus diumumkan, biar masyarakat tahu,” tegasnya.

Selanjutnya, Made juga menjelaskan bahwa selama ini perencanaan tidak dianggap penting, sehingga setiap program berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi dengan menitikberatkan pada penyerapan anggaran. Namun pada kenyataannya, perencanaan adalah satu hal yang terpenting untuk mempertajam sebuah program agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Perencanaan itu penting, agar mengalir itu dari provinsi ke desa. Kebiasaan buruk kita itu, tidak nyambung antara janji, visi, misi dengan RPJMD. Kita sering menganggap perencanaan tidak penting, asal jalan tanpa evaluasi yang akurat, yang pnting anggaran habis daya serap tinggi,” jelasnya.

Sementara Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa evaluasi AKIP dan publikasi secara luas memang menjadi sebuah budaya yang dianggap baru. Hal tersebut dikarenakan perencanaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting.