Gubernur Tagih Jalan Trans Kalimantan

Senin, 12 Januari 2009 – 13:37 WIB

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tetap akan menagih janji pemerintah pusat yang menargetkan penyelesaian jalan trans Kalimantan pada 2009. Sementara untuk memperbaiki kondisi jalan di daerah itu membutuhkan dana paling sedikit Rp1,2 triliun.

"Ruas jalan trans Kalimantan banyak mengalami kerusakan, sementara itu adalah ruas jalan nasional, sehingga memerlukan dana APBN," sebut Faroek. Ironisnya, pembangunan jalan trans Kalimantan di Kaltim hingga kini belum tuntas bahkan kondisi sebagian ruas jalan justru memprihatinkan.

Menurut dia, pada usia ke-52 tahun, Kaltim belum bisa dikatakan merdeka, terutama terkait pembangunan jalan yang menghubungkan 14 kabupaten/kota hingga ke perbatasan. Padahal pemerintah sudah memprogramkan pembangunan jalan trans Kalimantan sejak lama. "Karena itu kita akan mempertanyakan dan mendesak tindak lanjut nyata program tersebut,” kata Faroek.

Seharusnya, kata Faroek, jalan trans Kalimantan di Kaltim adalah kelas satu tapi kenyataannya jalan yang ada hanya kelas 3A, sehingga sudah tidak memadai dengan lalu lintas jalan saat ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kaltim Husinsyah juga mempertanyakan target Departemen Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan program jalan trans Kalimantan, khususnya di Kaltim, karena hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan.

Menurut dia, kalau target itu hanya untuk menghubungkan 14 kabupaten/kota hingga menembus ke kawasan perbatasan, saat ini sudah terlaksana, bahkan sudah sejak empat tahun lalu sudah tercapai.

Namun, sebagian ruas jalan berupa pengerasan, bahkan sebagian lagi tidak bisa dilewati, terutama pada saat musim hujan sehingga banyak titik jalan yang putus.

Ruas jalan trans Kalimantan di Kaltim mencapai 1.231 kilometer dan jika dibangun atau dituntaskan secara maksimal dengan konstruksi yang ada dan diaspal saja, paling tidak diperlukan Rp1,2 triliun. "Kalau melihat kondisinya saat ini diperlukan anggaran yang lebih besar, lebih dari Rp1,5 triliun,” ujarnya.