Gugatan Yusril Membuat Sistem Politik Makin Runyam

jpnn.com - JAKARTA - Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukannya pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi (MK) masih menimbulkan pro dan kontra.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf, menilai jika uji materi yang diajukan Yusril diterima MK, maka akan mengubah peta politik nasional, karena semua partai politik bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri.

Dalam konteks politik, Maswadi menyebut dengan dengan kondisi itu Pilpres tak ubahnya seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tapi skalanya lebih luas, nasinoal. "Nah ini nanti yang sangat untungkan partai kecil karena bisa usung capres sendiri," kata Maswadi saat dihubungi, Selasa (21/1).

Dia menyatakan tak sependapat dengan pemikiran Yusril karena demokrasi yang sedang dibangun bertujuan untuk membentuk partai-partai besar, bukan partai kecil. Sehingga dia menilai ada yang salah dimengerti oleh Yusril.

"Jadi ada yang salah mengerti, bahwa demokrasi untuk semua, padahal tidak. Demokrasi gak sama, kalau besar ya besar, kalau kecil ya kecil. Kalau besar berkuasa, kalau kecil tidak," tegasnya.

Maswadi mengatakan tidak tepat membuka kesempatan untuk semua partai mengajukan calon presiden sendiri. Anggapan semua partai kecil bisa mencalonkan presiden akan demokratis dipandangnya keliru dan akan membuat kekacauan karena akan muncul orang-orang yang tidak berkualitas dan belum berkemampuan cukup.

Dikatakan, tujuan awal dibuatnya koalisi antar partai sebagaimana amanat UU Pilpres adalah agar partai-partai bisa bergabung, membentuk koalisi ketat. Nah, bila MK mengabulkan gugatan Yusril, sistem politik yang sedang dibangun akan hancur semua.

"Dengan dalih demokrasi malah merusak demokrasi, Yusril salah tangkap tentang arti demokrasi," ujar Maswadi.