Guru Harus Setor agar Bisa Naik Pangkat? Parah

jpnn.com, KOTAWARINGIN TIMUR - Dugaan pungutan liar dalam pengurusan kenaikan pangkat guru di Kotawaringin Timur (Kotim) Kalteng disebut-sebut sudah lama terjadi. Praktik haram itu seolah menjadi tradisi dan terus dilanggengkan.

Pasalnya, para pelakunya, yakni pemberi maupun penerima setoran uang, sama-sama saling diuntungkan.

”Informasi itu memang sudah sejak lama, tapi untuk besarannya yang katanya Rp 5 sampai Rp 6 juta, saya baru tahu. Itu terjadi kemungkinan karena adanya hal-hal yang menjadi kesepakatan antara oknum guru dan oknum broker itu,” kata Sarjono, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, seperti diberitakan Radar Sampit (Jawa Pos Group).

Meski demikian, Sarjono yakin tidak semua guru menyetor uang dalam jumlah besar untuk kepengurusan kenaikan pangkat. Kemungkinan besar pungutan dengan nominal yang ditentukan itu terjadi pada oknum guru yang hanya ingin menerima beres.

”Kalau informasinya, dalam kenaikan pangkat itu, ada bahan dan syarat yang harus dipenuhi, seperti makalah. Bisa saja nominal itu tadi digunakan sepaket untuk menyiapkan makalah tersebut,” kata dia.

Sarjono menegaskan, pihaknya tak ingin mencampuri urusan itu terlalu jauh. Apalagi jika sudah ditangani aparat penegak hukum. ”Kami serahkan prosesnya kepada hukum kalau memang sudah ditangani Kejari. Apakah nanti dalam proses itu ada unsur pidana atau tidak, itu urusan penyidik,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, praktik itu terendus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim. Disinyalir ada uang haram alias ilegal yang harus disetorkan pada oknum tertentu agar tenaga pendidik naik pangkat. Kejari membidik sejumlah pihak yang dianggap bersinggungan dengan urusan tersebut.

Sumber Radar Sampit di internal Kejari Kotim mengungkap, sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Kotim mulai diperiksa penyidik. Status kasus itu masih dalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli). ”Ada beberapa orang yang sudah dipanggil,” kata sumber tersebut, Kamis (11/10) lalu.