Guru Honorer Nonkategori: Kalau Saya Cerita Sedih, Semuanya Akan Bersedih

"Secara kualitas, kami guru-guru honorer insyallah, apabila bersaing, ini maaf Bapak, bahasanya mungkin kasar, apabila bersaing, diuji secara intelektual, secara kompetensi, pengetahuan, IT, keterampilan, pun kesetiaan kepada sekolah dalam rangka mendidik anak bangsa, kami tidak kalah, Bapak," ucap Alus.

Hal itu menurutnya dibuktikan dengan berbagai prestasi yang telah mereka ukir di sekolah. Contohnya dalam mengikuti berbagai perlombaan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, sering mereka berhasil menjadi juara meskipun bersaing dengan guru pembimbing lain berstatus PNS.

"Dalam (lomba) itu yang bersaing guru-guru pegawai negeri, tetapi di antara kami ada yang mampu meraih juara, mengalahkan para guru pegawai negeri, dan berkesempatan belajar ke luar negeri," kata perempuan berhijab ini.

Alus berharap berbagai catatan itu bisa menjadi pertimbangan bagi DPR untuk mendorong pemerintah mengangkat mereka jadi PNS. Dia dan rekannya sesama honorer nonkategori sangat berharap ada perhatian dari para petinggi di Jakarta, supaya status mereka sebagai honorer bisa berubah menjadi PNS.

"Harapan ini kami labuhkan kepada Bapak-bapak untuk menyampaikan aspiras kami. Kalau menuntut presiden kami tidak, siapa kami. Tetapi kami mohon dengan kerendahan hati paling dalam, semoga melalui audiensi, melalui Bapak-bapak bisa melembutkan hati Bapak Presiden bahwa kami ada, turut mencerdaskan anak bangsa," tandasnya.

Ketua GTKHNK) 35+ Provinsi Riau Eko Wibowo, menyampaikan nasib guru dan tenaga kependidikan nonkategori di Riau sampai sekarang tidak jelas statusnya dalam sistem kepegawaian.

"Niat kami tidak lain adalah memohon, mungkin melalui lembaga yang terhormat ini untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, agar mengeluarkan Keppres terkait penyelesaian masalah guru dan tenaga kependidikan honorer yang usianya 35 tahun ke atas, Pak. Diangkat menjadi PNS tanpa tes," ucap Eko.

Pria yang juga guru di SMKN 2 Pekanbaru ini bahkan berharap Presiden Jokowi bisa mencontoh kebijakan presiden terdahulu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masa kepemimpinannya membuat kebijakan yang memihak para honorer.