Guru PNS Menumpuk di Perkotaan, Pedalaman Kurang

jpnn.com, TANJUNG SELOR - Distribusi guru di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya di tingkat SMA/SMK sederajat, hingga kini belum merata.

Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono mengatakan, dari 2.957 guru tingkat SMA/SMK sederajat yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kaltara, sebaran terbanyak masih terfokus di perkotaan. “Jika terdistribusi dengan baik, saya yakin pasti cukup. Yang penting dioptimalkan,” ujar Sigit kepada Radar Kaltara (Jawa Pos Group) beberapa hari lalu.

Disdikbud sudah melakukan uji kompetensi terhadap guru non PNS guna menata kembali sebaran atau redistribusi guru. Serta menyesuaikan keahlian dari masing-masing guru non PNS sesuai bidang dan disiplin ilmunya.

Disinggung mengenai infrastruktur pendidikan, tak dapat dipungkiri memang masih belum sama antara perkotaan dan perdesaan. Hanya saja, upaya pembenahan masih terus dilakukan pihaknya.

Bahkan, kritik dan saran dari anggota DPR RI mengenai infrastruktur pendidikan di perbatasan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sebatik, Kabupaten Nunukan beberapa waktu lalu disambut baik olehnya. “Tidak apa-apa. Kritik itu tidak masalah, terlebih kritikan itu tujuannya untuk membangun,” tegasnya.

Dijelaskannya, jika berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembinaan pada pendidikan dasar menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Sementara tingkat menengah menjadi tanggung jawab provinsi.

“Jadi maksud dari DPR RI mengkritik itu maksudnya tidak semua persoalan pendidikan itu menjadi tanggung jawab pusat. Tapi turut andil dari provinsi dan kabupaten/kota juga ada,” jelasnya.

Pastinya, Disdikbud tetap akan merupaya semaksimal mungkin guna memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata hingga ke perdesaan dan pedalaman. (iwk/eza)