Guru Tak Masuk Formasi PNS, Irwan: Ini Namanya Kado Prank Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah menghentikan rekrutmen guru PNS dan hanya merekrut guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mulai 2021 diprotes oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho.

Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu menilai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sangat terburu-buru.

"Kesepakatan menpan, mendikbud, dan BKN tidak akan menerima guru sebagai CPNS lagi tetapi sebagai PPPK adalah keputusan yang terburu-buru, blunder dan diskriminatif," ucap Irwan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/1).

Irwan mengatakan kebijakan itu justru akan menimbulkan pertanyaan besar di ruang publik, mengapa guru tidak boleh jadi PNS? Bagaimana jaminan masa depan mereka?

Kemudian, bagaimana dengan lulusan keguruan yang ingin jadi PNS? Bagaimana dengan Pemda yang mampu membiayai dan mengatur penempatan PNS guru yang merata di daerahnya?

"Banyak pertanyaan yang mesti dijawab pemerintah, dan ini benar-benar melukai perasaan dan juga rasa keadilan para guru honorer. Juga para mahasiswa keguruan ataupun guru yang sedang melanjutkan pendidikan," tegas Wasekjen DPP Partai Demokrat itu.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak menjadikan guru sebagai PNS, jelas bertentangan dengan janji pemerintah yang sebelumnya menjanjikan pengangkatan guru honorer menjadi PNS.

"Pemerintah jadi lucu dan ironi karena janjinya akan mengangkat guru honorer menjadi CPNS sejak 2016, tetapi pada realitanya selama lima tahun ini tidak ada pengangkatan CPNS," kata Irwan.