Gus Choi: TNI Pernah Salah Arah

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Effendi Chorie mengatakan dalam sejarahnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) pernah salah arah. "Entah itu salah arahnya ke kiri atau ke kanan, hingga TNI terjebak jadi alat penguasa, pelaku bisnis sekaligus terlibat politik praktis," kata Effendi Chorie, dalam acara fit and proper test calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dipimpin ketuanya Mahfudz Siddiq, di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan Jakarta, Kamis (23/9).

Karena adanya kekeliruan TNI di masa lalu itu, kata Gus Choi, sapaan akrab Effendi Choirie, maka DPR sebagai institusi kontrol sesuai dengan amanat undang-undang berkewajiban untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan presiden dengan maksud untuk mendorong TNI bekerja secara lebih profesional. "Jadi bukan untuk mempersulit pergantian kepemimpinan di tubuh TNI," tegasnya.

Selain mengemukakan alasan historis dan legalitas penyelenggaraan fit and proper test, Choi juga meminta komitmen calon Panglima TNI terhadap penyelesaian sengketa tanah antara TNI dengan rakyatnya yang terjadi di beberapa daerah. Salah satu diungkap kasus tanah di Ujung Kulon Surabaya, Jawa Timur, yang hingga saat ini dikuasai oleh TNI Angkatan Laut (TNI-AL)

"Dari pimpinan TNI setempat sudah diakui bahwa lahan tersebut milik masyarakat namun pihak TNI menuntut harus ada ganti rugi jika lahan itu diserahkan kembali ke masyarakat. DPR pun menyetujui permintaan TNI itu dengan syarat ganti rugi dilakukan melalui dana APBN yang harus diusulkan oleh TNI dan DPR pasti menyetujui. Anehnya, hingga detik usulan dana ganti rugi tidak diusulkan TNI hingga masalahnya tidak pernah selesai," ungkap Choi.