Gus Jazil: Maksimalkan Potensi Maritim Indonesia Demi Kesejahteraan Rakyat

“Seperti dulu ada regulasi sekian kapal tenggelam sekarang berubah, lalu lobster dulu tidak boleh sekarang berubah,” tambahnya.

Masalahnya, lanjut Gus Jazil, bukan soal perubahan kebijakan tapi sejauh mana seharusnya, kebijakan itu dapat memberdayakan nelayan atau masyarakat di pesisir sekaligus bisa meningkatkan pendapatan.

“Intinya, perlu ada konsistensi kebijakan atau regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat nelayan dan pesisir,” ucapnya.

Hal lainnya adalah, mesti ada peningkatan sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur.

“Saya yakin kuncinya di situ yakni penyiapan SDM yang cukup, fasilitas yang cukup, apakah air bersih, listrik dan lain-lain. Saya kasih contoh dari kampung saya, di Pulau Bawean tempat saya lahir. Di laut Bawean banyak ikannya tetapi masyarakat setempat tidak menikmati itu semua, karena tidak ada storagenya atau teknologi penyimpanan ikan, tidak ada industrinya, aliran listrik tidak cukup. Makanya banyak penduduk yang memilih merantau,” ujarnya.

Gus Jazil menegaskan semua itu, perlu sinergisitas yang kuat terkait kebijakan dari pusat sampai daerah, yang terukur, terencana dan bisa dikontrol.

“Yang juga harus dipahami adalah titik tekan dan dasar dari semua upaya memaksimalkan potensi maritim Indonesia adalah implementasi amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu sangat jelas, sejak sebelum amandemen maupun setelah amendemen bahwa perekonomian Indonesia diatur dengan azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Gus Jazil berharap, Indonesia negara kepulauan yang bisa membawa rakyatnya termasuk masyarakat pulau-pulau kecil, masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir menjadi sejahtera dan menjadi poros maritim dunia.