Gus Yaqut Minta Pemerintah Evaluasi Pengupahan Freeport

jpnn.com - jpnn.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai, permasalahan terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak hanya tentang divestasi saham maupun kewajiban pembangungan smelter (pemurnian) di Papua.

Permasalahan juga terkait kesenjangan yang diterima tenaga kerja Indonesia, terutama dalam hal upah pekerja.

Kesenjangan atau ketimpangan upah tersebut bahkan menjurus ketidakadilan dan penindasaan.

Oleh karena itu, GP Ansor mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Freeport.

"Kami (GP Ansor) menilai kesenjangan pendapatan yang diterima saudara-saudara kami yang bekerja di Freeport, khususnya saudara-saudara kami dari Papua, bukan lagi sebuah kesenjangan pendapatan biasa, tapi sudah merupakan ketidakadilan dan penindasan, bahkan sudah merupakan sebuah bentuk neo kolonialisme yang paling vulgar," terang Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Senin (27/2).

Yaqut memaparkan, penilaian tersebut bukan tanpa dasar, melainkan hasil pengkajian beberapa data yang diperoleh GP Ansor.

Berdasarkan laporan terkait ketenagakerjaan di Freeport, dari sekitar 32 ribu pekerja Freeport sebagian besar merupakan karyawan kontrak atau outsourcing.

Jumlahnya mencapai 63,2 persen. Sedangkan pekerja berkewarganegaraan Indonesia hanya sebanyak 36,8 persen.