Hadang BKN, Jangan Terbitkan NIP Honorer Siluman

Kami harap polisi ambil langkah aktif. Mudah kok membuktikan tindak pidana ini. Minta database 2005 kemudian bandingkan dengan database yang dibuat SK oleh Sekda tahun 2013. Pasti akan ketemu banyak nama-nama yang fiktif, honorer siluman.

Harusnya tidak ada nama orang baru. Jadi ada semacam moratorium dan Presiden SBY dulu janji yang 2005 itu mau diangkat semuanya. Makanya harusnya tidak ada penambahan tenaga honorer, ini kok ada. Tentu akan kami kawal pelaporan ini. Makanya kami minta Bareskrim Mabes Polri untuk perintah Polda dan Polres itu, lakukan penyitaan data. Selain itu kami juga laporkan ke Ombudsman RI agar ditindaklanjuti pelanggaran oleh pemerintah daerah.

Masih ada satu tahap penting lagi yakni proses administrasi penerbitan NIP di BKN. Masih ada potensi honorer bodong yang lulus tes bisa memperoleh NIP karena BKN menyerahkan verifikasi data ke Pemda. Komentar Anda?

Informasi terakhir, menurut Kementerian PAN-RB daerah belum mengirimkan pemberkasan. Hampir semua daerah karena mereka juga takut kalau kirimkan berkas sekarang ternyata ada dokumen yang palsu, kan pejabat tandatangani dokumen itu juga bisa kena. Mereka bisa dijerat hukum. Itulah yang kami dorong Bareskrim untuk tindaklanjuti itu. Kalau di BKN, nah pejabat BKN juga yang akan kami tanyakan, pejabat Kemenpan juga kami tanya kalau sampai meluluskan itu. Bagaimana bisa lulus? Sudah tahu itu salah, makanya harusnya jangan diloloskan. Kalau diloloskan berarti kami bisa saja curiga dengan pejabat Kemenpan dan BKN.

Apa KLPC bisa pantau proses penerbitan NIP?

Memang sudah mau proses penerbitan NIP, tapi kami tidak takut terlambat. Kami sendiri yakin NIP juga belum diberikan. Sebenarnya titik paling kritis itu kan NIP. Tapi kami mulai awal sekarang pemberkasan, supaya BKN punya data pembanding. Ada pemberkasan BKD, kami berikan agar ada juga data pembanding. Kami sangat menyayangkan BKN dan Kemenpan-RB tidak aktif melakukan investigasi. Kami sangat sayangkan sekali.

Kami tentu saja bisa pantau penerbitan NIP ini di BKN. Kami di ICW kan, termasuk Panselnas, jadi kami juga tahu jadwal-jadwalnya kapan saja. Tapi kami rasa soal ini kurang terbuka, makanya kami ke BKN untuk meminta lebih terbuka dalam setiap prosesnya. Kita sudah pro aktif bantu mereka menyediakan data pembanding. Kita berharap BKN juga bekerjasama dengan kita.

Apa KLPC punya data berapa sebenarnya honorer K2 yang asli?