Hampir Setengah Warga Jakarta Tak Punya Rumah Sendiri

Menurut dia, sudah saatnya Pemprov DKI membangun rumah susun sederhana milik (rusunami), bukan berfokus memperbanyak rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Saat ini banyak korban penggusuran yang sebelumnya tinggal di bantaran sungai direlokasi ke rusunawa. Selain kehilangan tempat tinggal, mereka harus mengeluarkan biaya sewa bulanan yang itu menimbulkan problem baru bagi warga miskin.

"Bagaimana terobosannya, sekarang pemerintah bikin rumah susun tapi statusnya sewa? Rusunami dong bikinnya, jangan rusunawa. Banyakin rusunaminya, rumah susun milik tanpa menghilangkan di mana tempat mereka bekerja. Karena nyari kerja susah lho, apalagi mereka yang sifatnya berdagang," kata Iman.

Ia mengatakan, jika melihat kondisi di lapangan, masih banyak penduduk Jakarta yang perlu mendapatkan bantuan Pemprov DKI dalam hal pemenuhan tempat tinggal. Pasalnya, kehidupan seseorang itu tidak bisa dilepaskan dari rumah yang termasuk kebutuhan utama.

Karena itu, ia menganggap, solusi pendirian rusunawa perlu diubah lantaran hanya semakin memiskinkan penduduk yang hidup dalam keterbatasan.

"Sandang, pangan, papan harusnya kan tanggung jawab pemerintah. Sekarang bagaimana terobosan pemerintah? Okelah gubernur yang lama sudah bikin rumah susun seperti kayak bom waktu. Sekarang bisa tiba-tiba tiga, lima, enam bulan lagi enggak ada yang bisa ngontrak," ujar Iman.

Iman mendorong agar kinerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta perlu ditingkatkan lagi. Dia ingin melihat apakah Dinas Perumahan DKI Jakarta memiliki konsep membuat rusun bukan hanya sebatas untuk orang-orang yang terkena gusuran, melainkan membangun karena ingin menempatkan orang secara proposional pada tempatnya.

Dia tidak ingin lagi ada korban gusuran yang direlokasi jauh dari tempat tinggalnya semula. Selain mereka kehilangan pekerjaannya bagi pedagang, pengeluaran bulanan mereka juga terbukti meningkat.