Hanura dan PPP Tanpa Kursi, Hanya 10 Caleg Petahana Terpilih Lagi

Masing-masing dari mereka disangka telah menerima uang Rp 12,5 juta - Rp 15 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Uang itu diberikan untuk memuluskan pembahasan APBD-P 2015.

BACA JUGA: Ulama Jakbar Pendukung Jokowi - Prabowo Bersatu

Selain Heri Pudji, Ya’qud Ananda Gudban (ketua DPC Partai Hanura saat itu) juga terjerat kasus yang sama. Sedangkan dari unsur eksekutif, KPK menahan Moch. Anton (mantan wali kota), Cipto Wiyono (mantan sekkota), dan Jarot Edy Sulistyono (mantan kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan pengawasan bangunan) Kota Malang.

Selain figur sentral, Eko Novidianto menilai faktor finansial juga menjadi salah satu pemicu kegagalan tersebut. Sebab, cost politik di Indonesia relatif tinggi. ”Finansialnya juga nggak ada,” imbuhnya. (im/c2/dan)