Hanura Dorong Percepatan Sektor Industri dan Perdagangan

Namun, menurut Maizar ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi seperti praktik dan kasus-kasus mafia ekonomi, pungutan liar, biaya dan penyediaan energi yang tidak kompetitif, buruknya pelayanan publik, bunga bank tinggi, masalah infrastruktur dan sengketa lahan,. Selain itu, buruknya koordinasi antarinstansi dan lembaga pemerintah, dan masih banyak hambatan lainnya.

Untuk itu, dia menyarankan beberapa solusi di antaranya perlunya menetapkan paket kebijaksanaan ekonomi lanjutan untuk mewujudkan Indonesia masuk sebagai negara maju berpenghasilan tinggi. Juga perlunya kajian komprehensip terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, membangun dan menerapkan teknologi dan komunikasi, membangun dan mengembangkan konsep global value chain (GVC), membangun sentra-sentra produksi di daerah penghasil komoditi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Seminar nasional ini hadir pula Kepala Pusat Standardisasi Industri Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Yan Sibarang Tandiele.
Yan dalam materinya terkait arah kebijakan dan strategi pengembangan industri nasional menyoroti mengenai pusat perkembangan ekonomi Indonesia masih dominan di Pulau Jawa.

Menurut Yan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial tahun 2017 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,49 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66 persen.

“Kontribusi Industri dalam perekonomian Nasional, industri pengolahan non-migas sebagai kontributor utama PDB Indonesia," jelas Sibarang.

Sedangkan Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Martin Simanungkalit dalam materinya mengatakan ada masalah utama ekspor Indonesia, disamping kondisi perekonomian global, terjadinya trade war US-China.

Ekspor Indonesia selama 50 tahun ditopang oleh Natural intensive products. Surplus perdagangan disebabkan karena kenaikan harga komoditas, bukan nilai tambah. Untuk itu, Indonesia akan mendorong industri berorientasi ekspor dan meningkatkan ekspor barang-barang yang bernilai tambah tinggi.

Seminar nasional ini dihadiri ratusan para pelaku usaha dan merupakan bagian dari kelanjutan kegiatan Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP).(fri/jpnn)