Hanya 3 Partai Layak Dijatah Menteri

Rabu, 15 Juli 2009 – 18:09 WIB

JAKARTA --Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pilpres 2009 lebih disebabkan personality dia yang memikat rakyat, bukan karena hasil kerja 24 partai pendukungnya. Karenanya, SBY tidak perlu terlalu pusing untuk mengakomodir keinginan partai pendukungnya di kabinet mendatang. Lebih baik SBY memilih kalangan profesional untuk mengisi kabinetnya. Menurut anggot Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ichsan Loulembah, jika SBY tetap ingin menunjuk orang partai, jumlahnya harus dibatasi. Menurutnya, hanya tiga partai pendukung SBY yang layak mendapat jatah kursi menteri, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketiga partai itu layak diberi jatah kursi bukan karena untuk membalas jasa sebagai partai pendukung, tapi sebagai cara untuk menjaga keseimbangan politik. "Karena PPP bisa disebut merepresentasikan kalangan Nahdlatul Ulama, PAN mewakili Muhammadiyah, dan PKS yang secara politik memang harus diperhitungkan," ujar Ichsan Loulembah kepada koran ini di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Menurutnya, kalau pun SBY merasa tidak enak hati dengaan partai-partai lain selain ketiga partai tersebut, maka cukup mereka diberi jabatan sebagai duta besar (dubes) saja.

Pendapat yang sama disampaikan pakar Hukum Tata Negara (HTN) Irman Putra Sidin. SBY, katanya, tidak perlu menuruti keinginan seluruh partai pendukung. Dijelaskan, bahwa 24 partai dulunya berkoalisi untuk mengusung pencalonan SBY sebagai presiden, yang berarti tidak lantas sebagai partai pendukung pemerintah. Alasan lain, hal ini untuk menata sistem pemerintahan presidensiil. Agar presiden bisa bekerja secara efektif, maka dia tidak boleh direcoki oleh kepentingan-kepentingan politik para pembntunya. Bagaimana pun, menteri yang berasal dari partai akan punya loyalitas ganda, yakni kepada presiden dan kepada partainya. "Jadi, kalau SBY ambil dari orang partai, sama saja dia menyimpan musuh dalam selimut," katanya.

Alasan lain, secara teoritis, memang orang partai bukan untuk duduk di kabinet. Politisi sudah diberi ruang untuk memperebutkan kursi di legislatif yakni DPR dan DPRD. Namun dia mengakui, SBY tidak akan berani secara total meninggalkan partai-partai pendukungnya. SBY akan berhadapan dengan partai-partai yang ngotot mendapat jatah menteri. "Karena faktanya, kursi kabinet itu seperti kapal keruk. Orang-orang partai akan memperbutkan kursi menteri kehutanan misalnya, dibanding menteri pertahanan atau menteri luar negeri, karena menteri kehutanan bisa menjadi sarana menumpuk pundi-pundi harta," ujarnya. (sam/JPNN)