Hanya Honorer K2 yang Layak Diangkat PNS Lewat Revisi UU ASN

jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 dinilai paling layak diangkat menjadi PNS lewat jalur revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain punya landasan hukumnya, honorer K2 sudah resmi tercatat dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bahkan sudah mengantongi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

"Draft revisi UU ASN harus diubah. Yang wajib diangkat PNS hanya honorer K2 yang telah diverifikasi validasi (verval) dan ber SPTJM. Di luar itu, haram honorer lain dimasukkan dalam draft revisi UU ASN," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis kepada JPNN.com, Senin (27/7).

Dia menambahkan, honorer K2 yang belum terangkat ASN kondisinya memprihatinkan. Bertahun-tahun sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo terus terzalimi.

Karena itu, jangan sampai di periode kedua Jokowi, honorer K2 masih juga tidak jelas nasibnya.

Dia menyebutkan, sesuai PP 48 Tahun 2005, tidak ada lagi pengangkatan honorer kecuali atas kebijakan pemerintah. Seperti penyuluh pertanian kontrak pusat, bidan dan dokter Pegawal Tidak Tetap (PTT). Kedua profesi itu sudah diangkat PNS dan sebagian lulus PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada rekrutmen Februari 2019.

"Jadi yang tersisa honorer K2. Merekalah yang wajib diangkat PNS karena masa kerjanya super lama dibandingkan penyuluh dan dokter serta bidan PTT yang dikontrak pusat. Yang terjadi tenaga penyuluh dan kesehatan yang dikontrak pusat duluan diangkat PNS," serunya.

Namun, kata Sumarni, yang sudah terjadi biarlah berlalu, yang utama jangan sampai kejadian itu terjadi lagi. Honorer K2 jangan tertinggal lagi.