Harapan Bamsoet untuk Kesuksesan Jokowi Kikis Kemiskinan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo memuji kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengurangi angka kemiskinan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS),  tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada Maret 2017 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018.

Sebelumnya angka kemiskinan Indonesia sejak krisis moneter 1998 selalu di double digit. Praktir data BPS per Maret 2018 itu menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia turun ke rekor baru.

Menurut Bambang, pemerintah harus terus menekan angka kemiskinan termasuk dengan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. “Mengingat naiknya harga komoditas utama seperti beras, gula, daging sapi, serta telur dan daging ayam bisa menurunkan daya beli masyarakat,” ujar Bamsoet -panggilan akrabnya- di Jakarta, Selasa (17/7).

Selain itu, Bamsoet juga mendorong menteri-menteri pembantu Jokowi menggencarkan program pengentasan kemiskinan. Legislator Partai Golkar itu meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terus berupaya menekan jumlah kemiskinan melalui pemerataan pembangunan.

“Salah satu faktor masih tingginya angka kemiskinan akibat belum meratanya pembangunan terutama di wilayah Indonesia bagian timur,” tuturnya.

Bamsoet juga meminta Kemensos yang kini di bawah komando Idrus Marham melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan khususnya di perdesaan. Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kaitan itu pula Bamsoet mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam mengelola dana desa. “Terutama dari sisi administrasi maupun dalam pelaksanaan program-program untuk memberdayakan masyarakat desa,” ucapnya.

Bamsoet juga meminta Kemensos terus melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). “Sekaligus memperketat persyaratan keluarga penerima manfaat PKH, agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran pada tahun berikutnya,” cetusnya.