Harga Minyak Dunia Turun, Antisipasi Anggaran Pilkada

JAKARTA - Pemerintah pusat mengingatkan 101 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 agar segera menyiapkan anggaran. Paling tidak delapan bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang menurut rencana digelar Februari 2017 mendatang.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengingatkan hal tersebut, karena langkah antisipasi sedini mungkin sangat penting. Sehingga kondisi keterlambatan penggelontoran anggaran yang terjadi di beberapa daerah pada pilkada 2015, tidak terulang. 

"Mendagri telah mengantisipasi melalui Permendagri Nomor 52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2016. Di mana telah memasukkan klausul pasal untuk tahun anggaran 2016 sudah mengantisipasi pentahapan pilkada 2017. Dan sudah dapat dialokasikan untuk mendukung itu sesuai pentahapan," ujar pria yang akrab disapa Donny ini, Senin (29/2).

Meski telah ada Permendagri, Donny mengaku kesiapan 101 daerah menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada 2017, tetap tergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Apalagi Pemda juga harus harus mengantisipasi berkurangnya sejumlah dana bagi hasil, akibat penurunan harga minyak dunia dan berkurangnya penerimaan negara. 

"Jadi ini bisa berimplikasi berkurangnya dana bagi hasil provinsi. Karena itu diantisipasi jauh-jauh hari. Makanya kami bunyikan di Permendagri. Jadi daerah sudah harus siap," ujarnya.

Menurut Donny, terkait besaran anggaran pilkada tiap-tiap daerah nantinya, akan ada pembicaraan antara penyelenggara dengan Pemda setempat. 

"Nanti standar harga ditetapkan oleh KPU terkait honorarium. Sedangkan barang dan jasa  sesuai peraturan presiden. Tapi di dalam permendagri sudah diamanatkan untuk keseluruhan tahapan. Untuk bulan Mei sampai Februari. Jadi tidak sebagian-bagian. Tapi ini lagi-lagi tergantung fiskal daerah," ujar Donny.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis, 101 daerah akan menggelar pilkada serentak tahap kedua pada Februari 2017 mendatang. Dari jumlah tersebut, daerah terbanyak terdapat di Aceh. Masing-masing pemilihan gubernur dan 19 pemilihan bupati/wali kota. (gir/jpnn)